JAKARTA, - Ada sejumlah barang dilarang impor yang perlu dipahami oleh masyarakat. Di antaranya barang dilarang impor adalah gula dan beras dengan jenis tertentu. Serta pakaian bekas juga dilarang sebelum melakukan impor ada baiknya pahami dulu jenis barang dilarang impor agar barang yang Anda beli tidak disita atau tertahan di Bea Cukai. Baca juga Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji Lantas, apa saja jenis barang dilarang impor?Jenis Barang Dilarang Impor Dirangkum dari akun Instagram resmi Kementerian Perdagangan, berikut adalah sejumlah jenis barang dilarang impor sesuai dengan Permendag Tahun 2022 Baca juga Erick Thohir Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun Gula dengan jenis tertentu, contohnya adalah gula kristal mentah atau gula kasar, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Beras dengan jenis tertentu, contohnya adalah beras setengah giling atau digiling sepenuhnya, beras ketan, beras hom mali, dan beras pecah. Bahan perusak lapisan ozon, contohnya adalah turunan halogenasi dari hidrokarbon seperti karbon tetraklorida, matil klorofom, dan lain-lain. Kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan CFC dan HCFC-22, contoh mesin pengatur suhu, lemari pendingin, peti kemas dengan klarifikasi tertentu. Bahan obat dan makanan tertentu, contohnya adalah amida asiklik, karisofrodol, monoamina aromatik, hidrokarbon, sikloterpenik, dan lain-lain. Bahan berbahaya dan beracun B3, contohnya adalah turunan halogenasi dari hidrokarbon, epoksida, insektisida, rodentisida, fungisida, dan lain-lain. Limbah B3 dan limbah non B-3, contohnya adalah terak, abu dan residu, minyak petroleum, limbah rumah tangga, sisa dan skrap dan lain-lain. Perkakas tangan bentuk jadi contohnya adalah sekop datar dan lengkung, cangkul dan garu, kapak, sabit, paruh, gunting untuk tanaman dan lain-lain. Alat kesehatan mengandung merkuri, contohnya adalah amalgam gigi yang mengandung merkuri, alat ukur tekanan darah mengandung air raksa, termometer mengandung air raksa, dan lain-lain. Nah, itulah jenis barang dilarang impor yang perlu diketahui oleh masyarakat. Virdita Ratriani Baca juga Menteri Teten Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai Artikel ini telah tayang di dengan judul 10 Jenis Barang Dilarang Impor, Ada Gula, Beras, dan Pakaian Bekas Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

didalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa : " (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

BerandaKlinikPidanaLangkah Hukum Jika M...PidanaLangkah Hukum Jika M...PidanaSenin, 7 Desember 2020Saya adalah korban KDRT yang sudah melapor ke Polres tapi mandek karena tidak ada saksi. Saat ini buku nikah saya disita Polres sebagai bahan bukti. Akan tetapi ternyata buku nikah itu tidak diserahkan ke kejaksaan. Saat saya memintanya, saya diharuskan menggugat cerai dulu untuk pembuktian di pengadilan supaya buku nikah tersebut bisa diambil. Apa pihak kepolisian berhak menyita dokumen untuk dijadikan sebagai barang bukti tapi tidak diserahkan ke kejaksaan?Pengembalian barang bukti kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik. Jadi, jika barang bukti berupa buku nikah tersebut disita dari Anda, maka Anda dapat meminta surat perintah dan/atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik. Selain itu, Anda juga mempunyai opsi untuk mengajukan permohonan pinjam pakai atas barang bukti yang disita kepada atasan penyidik. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Penyitaan dalam Proses PenyidikanBerdasarkan keterangan Anda, kami asumsikan bahwa buku nikah Anda disita untuk dijadikan barang bukti oleh penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung berdasarkan pada laporan yang Anda buat terhadap dugaan tindak pidana KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga.Berkaitan dengan pertanyaan Anda, polisi yang bertindak selaku penyidik memang berwenang untuk melakukan penyitaan.[1] Adapun yang dimaksud dengan penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[2]Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalahbenda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang buku nikah Anda tidak memenuhi kriteria benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan di atas dan tetap disita oleh penyidik, maka Anda dapat mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penyitaan terhadap buku nikah Anda tersebut.[3]Penyerahan Barang Bukti ke Penuntut UmumJika telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.[4] Namun, penyerahan berkas perkara, serta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.[5]Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya memang terdapat kewajiban polisi sebagai penyidik untuk menyerahkan barang bukti ke penuntut umum, atau yang Anda sebut dalam pertanyaan sebagai kejaksaan. Akan tetapi, hal ini dilakukan jika penyidikan sudah dianggap selesai. Berdasarkan informasi yang Anda berikan, terdapat indikasi bahwa proses penyidikan belum selesai, karena Anda menyampaikan bahwa prosesnya berhenti karena tidak adanya saksi. Sehingga, jika memang proses penyidikan belum selesai, maka belum terdapat kewajiban untuk menyerahkan barang bukti, yaitu buku nikah Anda, oleh penyidik kepada penuntut dan Pinjam Pakai Barang BuktiBuku nikah yang disita untuk dijadikan barang bukti, dapat dikembalikan kepada Anda selaku pemiliknya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 46 KUHAP1 Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabilakepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.2 Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan keterangan yang Anda sampaikan dalam pertanyaan bahwa Anda diharuskan menggugat cerai dulu supaya buku nikah tersebut bisa diambil, hal tersebut adalah hal yang tidak relevan sehingga dapat kami simpulkan bahwa keterangan yang Anda peroleh tersebut adalah tidak berdasar.1 Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.2 Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakanmemeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; danmencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang demikian, berdasarkan aturan di atas, Anda dapat meminta kembali buku nikah yang disita dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik di Polres tempat Anda membuat laporan dugaan tidak pidana bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak. Adapun prosedur pinjam pakai tersebut adalah sebagai berikut[6]pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dansetelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Pejabat Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang berdasarkan uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa buku nikah Anda yang disita untuk dijadikan barang bukti, dapat dikembalikan kepada Anda selaku pemilik, atau dapat Anda ajukan pinjam pakai terhadapnya, sesuai dengan aturan dan prosedur yang jawaban kami, semoga HukumPutusan[2] Pasal 1 angka 16 KUHAP[4] Pasal 110 ayat 1 KUHAP[5] Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP[6] Pasal 23 ayat 2 Perkapolri 8/2014Tags Disini ada sejumlah perbuatan hukum yang dilarang. Pasal 40 UU Wakaf mengatur secara khusus perubahan status harta benda wakaf. Ada tujuh perbuatan hukum yang dilarang dilakukan: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Beberapa pengecualian diatur dalam Pasal 41 UU iStockOlehMahmud Kusuma, platform telah membahas mengenai "Perihal Penyitaan Terhadap Uang Milik BUMN", dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal Barang yang disita dalam perkara perdata, dapat disita dalam perkara mengenai barang yang disita dalam Perkara Perdata, dapat disita dalam Perkara Pidana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat 2 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut[1]"Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1."Hal ini berarti, sepanjang barang yang disita dalam perkara perdata merupakan barang yang dapat dikategorikan sebagai[2]Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;Benda yang telah dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang yang disebut di ata, dapat disita dalam perkara pidana. Undang-undang menetapkan, penyitaan pidana memiliki urgensi publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepentingan individu dalam bidang perdata. Karena itu, kepentingan Penggugat sebagai Pemohon dan pemegang sita revindikasi, sita jaminan atau sita eksekusi, sita umum dalam pailit harus dikesampingkan demi melindungi kepentingan umum, dengan jalan menyita barang itu dalam perkara pidana, apabila barang yang bersangkutan memenuhi kategori yang dideskripsikan Pasal 39 ayat 1 KUHAP.[3]__________________Referensi1. "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-10 Tahun 2010, Hal. Ibid. Hal. Ibid. Hal. 325. Barangyang tidak boleh dibawa ke kabin pesawat terbang berikutnya yaitu benda tajam. Benda tajam disini maksudnya bukan hanya senjat* tajam, tapi juga benda tajam seperti jarum pentul, gunting, pin set, dan lain sebagainya. Agar aman dari pengecekan tersebut, dan barang-barangmu tidak disita, sebaiknya letakan barang-barangmu yang berbau tajam tersebut didalam koper saja. Perasaan ini tidak asing lagi bagi banyak orang - kegelisahan saat melewati bea cukai dan keamanan perbatasan Australia. Apakah semua barang di dalam koper Anda boleh masuk ke negara ini? Akankah mangga Ok Rong Thailand yang langka itu bisa masuk?Menurut Nico Padovan, kepala Operasi Biosecurity di Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air, hal terbaik yang harus dilakukan - baik itu untuk kantung Anda dan juga biosecurity Australia - adalah untuk melaporkan barang apa pun yang Anda ragukan."Denda [karena membawa barang-barang terlarang] mulai dari $420 hingga ratusan ribu dolar ditambah hukuman penjara hingga 10 tahun," luar masalah denda, ekosistem yang unik dan industri pertanian di Australia dapat dirusak oleh hama dan penyakit ini adalah lima hal teratas yang tidak boleh dibawa masuk ke Australia, dan alasan mengapa Anda harus berpikir dua kali sebelum Buah dan sayuranBuah dan sayuran asing bisa membawa berbagai hama, tetapi lalat buah eksotis merupakan ancaman yang wilayah Australia yang luas masih bebas dari lalat buah, industri buah dan sayuran kita bisa terancam oleh lalat.“Yang pertama akan mendapat pukulan berat adalah industri apel kita yang bernilai 500 juta dolar per tahun, bersama dengan industri hortikultura secara keseluruhan yang saat ini menghasilkan pemasukan sebesar 9 miliar dolar per tahun,” kata DagingProduk daging, terutama daging yang belum diproses atau dikemas secara komersial, juga memiliki risiko besar bagi binatang ternak dan fauna asli Australia. Patogen seperti penyakit kaki dan mulut dapat merusak industri ini.“Jika penyakit ini menyebar di Australia, kami memperkirakan dampaknya secara konservatif sekitar 50 miliar dolar selama periode 10 tahun,” ungkap Mesman guides sniffer dog Floyd through the carousel at the Australian Federal Police dog training centre Canberra, Monday, July 12, 2010. Source AAP Image/Alan Porritt3. Tanaman hidup/bahan yang mengandung tanamanBahan tanaman hidup - termasuk stek tanaman - adalah vektor potensial untuk berbagai parasit dan penyakit yang dapat menghancurkan flora asli Australia, serta industri pertanian kita secara keseluruhan."Di bagian atas daftar kami adalah patogen khusus yang disebut Xylella fastidiosa," jelas Padovan tentang penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang mengancam industri anggur Australia. "[Ini adalah] industri yang menghasilkan 4 miliar dolar per tahun," katanya, belum lagi sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bagi banyak Biji-bijian/benihDisamping bahan tanaman hidup, benih dari luar negeri juga membawa berbagai patogen bunt adalah salah satu penyakit seperti penyakit jamur yang sangat beresiko bagi tanaman Australia. Jika menyebar di Australia, tanaman biji-bijian seperti gandum kemungkinan besar akan hancur demikian, ada fasilitas pemrosesan formal untuk dapat membawa benih masuk ke negara ini untuk produksi atau penggunaan pribadi.“Jika Anda ingin membawa masuk benih, ada prosesnya untuk membawa benih masuk dan menumbuhkannya, serta memastikan tidak ada risiko biosekurity,” kata airport biosecurity compliance Source Department of Agriculture and Water Resources5. Tanah/barang yang ditempeli tanahAnda mungkin tidak memperkirakannya, tetapi tanah dari seluruh dunia dapat membawa semua jenis hal buruk termasuk bagian dari tanaman dan biji-bijian, serangga, bakteri atau ini seringkali masuk ke Australia melalui barang-barang seperti alas kaki, sepeda, peralatan memancing dan aktivitas luar ruangan lainnya, jadi cara terbaik adalah dengan membersihkan barang-barang itu sebelum Anda pergi ke Australia."Kami memiliki sarana untuk membersihkan [barang-barang Anda] di perbatasan, tetapi umumnya Anda akan dikenai biaya," kata laporkan, laporkanMemantau apa saja yang melalui perbatasan Australia sepanjang km merupakan tugas yang sangat besar tetapi sangatlah penting guna melindungi keamanan biologi, satwa unik serta industri pertanian kategori utama barang-barang yang tercantum di atas, Padovan merekomendasikan agar mereka yang masuk atau mengirimkan barang ke Australia untuk , atau memeriksa dengan hotline informasi departemen pada nomor 1800 1900 090 untuk memastikan apakah barang-barang itu diijinkan yang dsampaikannya "Cara yang terbaik adalah memeriksa terlebih dahulu daripada harus kecewa di perbatasan ketika barang-barang tersebut disita atau dihancurkan."Ikuti SBS Indonesian di Facebook dan Twitter, serta dengarkan podcast kami. ^{Urutanbarang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh juru sita pajak. Dalam menentukan urutan tersebut, juru sita pajak memperhatikan jumlah utang pajak, biaya penagihan pajak, serta kemudahan penjualan atau pencairannya. "Penyitaan dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang sitaan diperkirakan cukup untuk} 2. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya di Indonesia. 3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu. 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara. 5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan . H. Objek barang yang dapat disita dan tidak disita Penyitaan adalah tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa. Penyitaan diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Pasal 14 ayat 1, 2, 3 sebagai berikut 1. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan hutang tertentu yang dapat berupa a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain atau b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. 2. Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. 3. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak. 4. Barang-barang yang tidak boleh disita menurut ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut a. Pakaian dan temat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah. c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas. d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan. BAB IV ANALISA DATA EVALUASI DATA A. Penerbitan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Medan . 32 285 75 85 438 82 320 393

barang yang tidak boleh disita